 |
| Penyerahan anugerah untuk lembaga/daerah dengan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) |
Penyerahan anugerah untuk lembaga/daerah dengan pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) terbaik itu juga disaksikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur.
Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, selama ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur birokrasi daerah.
"Salah satu contoh misalnya, rekrutmen ASN berkualifikasi tinggi dengan syarat IPK minimal 3,00. Kita rutin melelang jabatan untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Sudah tiga kali ada lelang jabatan dalam setahun terakhir untuk 9 jabatan kepala dinas dan sekretaris daerah," kata Anas dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (29/12/2017).
Yang jauh lebih penting, kata Anas, adalah mendukung iklim inovasi di lingkungan ASN, sehingga lahir banyak program inovatif yang berdampak ke warga. Seperti Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Mal Pelayanan Publik, Smart Kampung, layanan antar obat ke warga, jemput bola rawat warga, hingga kebijakan pariwisata yang membawa Banyuwangi meraih penghargaan Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Sudah bukan zamannya ASN bekerja berdasarkan formalitas. Masak masyarakat meminta mesin cepat, kita masih jalan kaki. Kan jadinya tidak nyambung. Di Banyuwangi itu mulai dikikis, makanya lahir banyak program inovatif," beber Anas.
Menurut Anas, pengelolaan ASN yang baik ini tujuannya adalah lahirnya birokrasi yang inovatif. "Tapi ada tujuan akhir yang lebih penting. Apa? Peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Karena buat apa ada inovasi tapi tidak bermanfaat bagi warga?" papar Anas.
Dari indikator ekonomi, pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak 99 persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010, menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016.
"Angka kemiskinan menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim. Jadi ini outcome dari pengelolaan ASN yang baik," jelas Anas.
Sementara Sekretaris Daerah Banyuwangi, Djajat Sudrajat, mengatakan, pihaknya mendorong pengelolaan ASN terbaik. Mulai dari seleksi yang digelar terbuka, kualitas panitia seleksi, proses assessment, uji kompetensi, hingga dokumen pelaporan kepada KASN.
"Kami bersyukur, Banyuwangi menjadi salah satu dari hanya dua kabupaten di Jatim yang mendapatkan penghargaan KASN. Banyuwangi masih menjadi daerah di Jatim dengan indeks profesionalitas ASN tertinggi. Peringkat kinerja kami juga terus membaik signifikan, dari posisi 159 dari sekitar 500 daerah pada 2010 hingga menjadi lima terbaik secara nasional," kata Djajat kepada detikcom, ditemui di Kantor Pemkab Banyuwangi.
Bupati Abdullah Azwar Anas mengatakan, selama ini pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas aparatur birokrasi daerah.
"Salah satu contoh misalnya, rekrutmen ASN berkualifikasi tinggi dengan syarat IPK minimal 3,00. Kita rutin melelang jabatan untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Sudah tiga kali ada lelang jabatan dalam setahun terakhir untuk 9 jabatan kepala dinas dan sekretaris daerah," kata Anas dalam rilis yang diterima detikcom, Jumat (29/12/2017).
Yang jauh lebih penting, kata Anas, adalah mendukung iklim inovasi di lingkungan ASN, sehingga lahir banyak program inovatif yang berdampak ke warga. Seperti Beasiswa Banyuwangi Cerdas, Mal Pelayanan Publik, Smart Kampung, layanan antar obat ke warga, jemput bola rawat warga, hingga kebijakan pariwisata yang membawa Banyuwangi meraih penghargaan Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"Sudah bukan zamannya ASN bekerja berdasarkan formalitas. Masak masyarakat meminta mesin cepat, kita masih jalan kaki. Kan jadinya tidak nyambung. Di Banyuwangi itu mulai dikikis, makanya lahir banyak program inovatif," beber Anas.
Menurut Anas, pengelolaan ASN yang baik ini tujuannya adalah lahirnya birokrasi yang inovatif. "Tapi ada tujuan akhir yang lebih penting. Apa? Peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi warga. Karena buat apa ada inovasi tapi tidak bermanfaat bagi warga?" papar Anas.
Dari indikator ekonomi, pendapatan per kapita warga Banyuwangi melonjak 99 persen dari Rp 20,8 juta per orang per tahun pada 2010, menjadi Rp 41,46 juta per orang per tahun pada 2016.
"Angka kemiskinan menurun cukup pesat menjadi 8,79 persen pada 2016, jauh lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Jatim. Jadi ini outcome dari pengelolaan ASN yang baik," jelas Anas.
Sementara Sekretaris Daerah Banyuwangi, Djajat Sudrajat, mengatakan, pihaknya mendorong pengelolaan ASN terbaik. Mulai dari seleksi yang digelar terbuka, kualitas panitia seleksi, proses assessment, uji kompetensi, hingga dokumen pelaporan kepada KASN.
"Kami bersyukur, Banyuwangi menjadi salah satu dari hanya dua kabupaten di Jatim yang mendapatkan penghargaan KASN. Banyuwangi masih menjadi daerah di Jatim dengan indeks profesionalitas ASN tertinggi. Peringkat kinerja kami juga terus membaik signifikan, dari posisi 159 dari sekitar 500 daerah pada 2010 hingga menjadi lima terbaik secara nasional," kata Djajat kepada detikcom, ditemui di Kantor Pemkab Banyuwangi.
